Wagub Aceh: Penanggulangan Terorisme Harus Melibatkan KPA

Wagub NAD: Mudzakir Manaf 

Dalam menanggulangi terorisme di Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta melibatkan jajaran pengurus Komite Peralihan Aceh (KPA). KPA dinilai sangat memahami detail situasi Aceh sehingga mudah mendeteksi gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat.

Permintaan ini diungkapkan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat menerima perwakilan BNPT di ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Kamis 26 Juli 2012. “KPA sangat menguasai lapangan. Insya Allah segala yang datang dari luar mudah dideteksi, sehingga langkah-langkah antisipasi dapat kita lakukan segera,” ucap Mudzakir.

Tim BNPT yang dipimpin Mulyono Lodji MSi menginformasikan sekaligus meminta dukungan Pemerintah Aceh terkait pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Terorisme di Aceh, 7-8 Agustus di Banda Aceh. Dalam acara itu akan dibentuk dan dikukuhkan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Selain itu akan digelar Seminar Pencegahan Terorisme.

Kabag Humas Pemerintah Aceh, Usamah El-Madny, dalam siaran persnya menerangkan, Wagub Muzakir yang didampingi Kepala Biro Hukmas, Staf Ahli Bidang Hukum, dan Kepala Badan Kesbangpolinmas, menyampaikan pemerintah sangat mendukung kegiatan tersebut.

“Dalam hal penanggulangan terorisme, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk ulama, ormas, dan juga KPA di seluruh wilayah Aceh amat dibutuhkan,” tulis Usama menirukan Muzakkir.

Dikatakannya, Aceh sudah punya pengalaman bahwa teroris itu datangnya dari luar, dan bukan dari Aceh. “Untuk itu KPA akan kita libatkan,” tandas Muzakir.

Wagub menambahkan, upaya pencegahan terorisme juga harus dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Situasi di mana angka pengangguran tinggi, rentan disusupi paham-paham terorisme. Untuk itu, berbagai langkah pembangunan ekonomi, sedang dan akan terus diupayakan oleh Pemerintah,” pungkasnya.